Berita Dosen

Berita, Berita Dosen, Kegiatan

FIB Unpad Hadirkan Prof. Mikihiro Moriyama dalam Kuliah Umum Sastra dan Budaya

Kamis (12/3/2026) – Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran menghadirkan Prof. Dr. Mikihiro Moriyama dari Universitas Nanzan, Nagoya, Jepang. Beliau hadir di FIB Unpad sebagai dosen tamu kuliah umum dengan pembahasan sastra dan budaya dari tiga perspektif. Acara ini terbagi ke dalam tiga sesi untuk mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Sastra Sunda, dan Sastra Jepang: Intertekstualitas Sastra Asia: Studi Komparatif Sastra Jepang dan Indonesia Sundanese Studies: Suatu Bidang Studi yang Mendunia Introduction to Japanese Literature and Teaching Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian kolaboratif antara budaya lokal dengan perspektif global, sejalan dengan visi misi FIB Unpad dalam melestarikan budaya di tengah arus globalisasi.

Berita Dosen

Habitus Membaca

Presiden Central Connecticut State University di Amerika Serikat, John W. Miller, merilis studi perihal peringkat budaya baca di 61 negara di dunia. Studinya menunjukkan temuan menarik terkait negara yang mendapuk peringkat pertama hingga negara terbuncit dalam tingkat rata-rata budaya baca warganya. Peringkat pertama ternyata diduduki Finlandia lalu hingga urutan kelima diikuti empat negara Skandinavia lainnya (Norwegia, Islandia,  Denmark, dan Swedia). Lalu siapa yang terbuncit? Untuk tiga peringkat terakhir ternyata diduduki Thailand (59), Indonesia (60), dan Botswana (61). Terkait studinya itu, Miller menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi sebuah bangsa, tak bisa dilepaskan dari tingkat pengetahuan warganya yang berelasi dengan kualitas budaya melek baca. Setidaknya studi ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia yang menduduki peringkat kedua terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, jelas ini permasalahan yang tak bisa dibiarkan apalagi dianggap sepele. Membaca dan Spirit Kemanusiaan Ketika membaca studi Miller itu, spontan saya teringat dengan tulisan Sindhunata “Belajar Bersama Kuncung dan Bawuk” (Basis, No. 01 – 02, 2008). Dengan menggunakan pendekatan pedagogi pembebasan à la Paulo Freire, Sindhunata menekankan bahwa dalam fase literasi yang paling penting bukanlah sekadar membebaskan buta aksara; tapi lebih pada bagaimana manusia dapat mengenal realitas kehidupan dari kata-kata yang dibentuk melalui aksara. Tahapan awal yang dikehendaki Freire adalah pemanfaatan media visual/gambar sebagai sarana membayangkan berbagai realitas agar dapat mudah ditangkap, dicerna, dan dimaknai oleh anak-anak ketika mereka belajar membaca.  Jika menyimak saksama metode freirean itu, saya menjadi tersadar dengan buku-buku pelajaran membaca terbitan J.B. Wolters pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang dibahas Sindhunata. Buku-buku terbitan penerbit itu sungguh terasa dapat menggugah anak-anak Indonesia saat itu untuk bukan sekedar mengenal aksara, tapi juga mengasah imajinasinya agar dapat menangkap realitas di sekelilingnya lalu secara bertahap dirangkai melalui aksara. Aksara memang jalan menuju cakrawala pengetahuan. Tapi, tanpa disertai imajinasi yang terasah, maka aktivitas membaca akhirnya hanyalah sebatas membaca teks; adapun pesan dan makna di baliknya tidak: ditangkap, dicerna apalagi dimaknai. Sejak usia dini, substansi dari aktivitas membaca idealnya menumbuhkan kesadaran seorang anak terhadap nilai-nilai dasariah kehidupan. Misalnya, berkesadaran melestarikan alam, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, menghormati orangtua, toleran menyikapi perbedaan, cinta tanah air dan bangsa, serta jujur dan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa awal abad ke-20 hingga awal kemerdekaan, buku-buku pelajaran membaca dirancang sebagai bahan belajar bagi anak-anak menyerap nilai-nilai dasariah itu. Hal itu bisa disimak dari buku-buku seperti Batjoet Sapeuë: Kitab Beuët keu Aneu’ Miët (sejumput dari segala hal: bacaan anak, 1911) karya Mohamad Djam, Soetan Pamènan, dan Nja’ Tjoet untuk siswa-siswa di Aceh; Rusdi jeung Misnem (Rusdi dan Misnem, 1913) karya A.C. Deenik dan Rd. Djajadiredja untuk siswa-siswa berbahasa ibu Sunda; dan Siti koro Slamet (Siti dan Slamet, 1948) karya M. Samoed Sastrowardojo untuk siswa-siswa berbahasa ibu Jawa. Misi yang dituju oleh para penulis buku itu kiranya cukup sama, yaitu ingin membentuk mental anak-anak menjadi pribadi beradab dan berperikemanusiaan di lingkungan keluarga, sosial, dan alam. Inilah pelajaran paling hakiki –lebih dari sekadar belajar mengenal aksara– sebagai bekal mental bagi anak-anak untuk meniti kehidupannya di masa depan. Mari coba untuk menyadari kembali, bagaimana generasi paruh pertama abad ke-20 seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka bisa membayangkan sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Ternyata, hal itu bisa terwujud berkat habitus membaca mereka yang kemudian membentuk ide-ide genial dalam mewujudkan kemerdekaan hidup bagi rakyat Indonesia.   Dimulai dari Keluarga Habitus membaca memang harus terus hidup, tapi juga bisa mati jika tak dijaga spiritnya. Memang, sekolah menjadi ruang untuk mengenalkan dan mengembangkan budaya literasi. Tapi juga harus disadari, sekolah hanyalah perpanjangan dari pendidikan dalam keluarga. Keluargalah yang sebenarnya merupakan ruang penting untuk menjaga kebiasaan membaca terus hidup sejak masa kanak hingga tua. Menjadi bermasalah jika baik orangtua maupun guru tidak gemar membaca buku dan tidak mengetahui manfaat dari budaya membaca. Hasilnya bisa dipastikan, mental mereka yang demikian itu akan mewaris ke anak-anak. Jika saat ini dunia perbukuan –seperti halnya nasib media massa cetak– mengalami kelesuan, penyebabnya bukan semata karena kian beralihnya manusia ke gawai-gawai canggih. Namun, ini lebih disebabkan kian lemahnya habitus membaca di kalangan keluarga Indonesia. Jangan heran jika anak-anak sulit dibendung untuk terbiasa memilih “belajar” menggunakan gawai ketimbang buku. Sekali lagi letak kesalahan bukanlah pada gawainya, melainkan pada bagaimana individu memanfaatkannya secara bijak dan cerdas tanpa harus kehilangan status kemanusiaannya karena takluk oleh teknologi bikinan manusia. Ketika takluk, maka proses belajar menjadi ingin serba mudah, instan, dan kian berjarak jauh dari lingkungan alam, sosial, dan budaya. Artinya, kekhawatiran yang mesti dikhawatirkan saat ini adalah makin lemahnya kepekaan, nalar, dan refleksi manusia dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.   Tampaknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perlu mensosialisasikan pentingnya budaya membaca bukan hanya dimulai dari lingkungan sekolah, tapi dari ruang lingkup keluarga. Keluargalah yang paling diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga habitus membaca di kalangan anak-anak. Peran penting keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi ini misalnya dipikirkan begitu serius dalam program “Families and Literacy… Where Learning Grows” yang digarap lembaga The Connecticut Family Literacy Initiative & the Study Circles Resources Center (2001). Program ini mencoba mendorong terbentuknya “lingkungan rumah yang melek baca” (literate home environment) dan “keluarga adalah pusat pembelajaran” (family is the center of learning). Tampaknya, program seperti itulah yang saat ini absen di lingkungan keluarga Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang melek bacadan menekankan keluarga sebagai pusat pembelajaran, tentu ini menjadi langkah sangat penting untuk menanam dan menumbuhkan (kembali) nilai-nilai kemanusiaan pada diri setiap anak Indonesia. (Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tempo & Indonesiana) Fadly RahmanDosen Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad

Berita Dosen

BKR (BADAN KEAMANAN RAKYAT): CIKAL BAKAL TENTARA INDONESIA?!

Anggapan bahwa PETA (Pembela Tanah Air) merupakan (satu-satunya) pelopor ketentaraan di Indonesia sudah beredar dan diyakini sejak lama. Namun, anggapan ini sepertinya kurang lengkap, karena banyak kesatuan militer lainnya yang anggotanya kemudian menjadi bibit-bibit pembangun TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam upaya melengkapi diskusi mengenai muasal keprajuritan nasional ini, tim yang terdiri dari dosen sejarah Universitas Padjadjaran (Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, dan Budi Gustaman) menerbitkan penelitian yang berkaitan dengan hal ini. Sesuai dengan judulnya, artikel ilmiah tersebut menggadang-gadang BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai cikal bakal tentara Indonesia.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan TNI AD dan Dinas Sejarah TNI AD di Bandung, serta dari Monumen Pers di Surakarta. Sumber yang dapat dihimpun merupakan buku-buku mengenai sejarah militer dan koran-koran sezaman. Setelah sumber itu diolah sesuai dengan tahapannya, dapat diperoleh kesimpulan hasil penelitian sesuai yang akan diuraikan di bawah. Alasan bahwa PETA merupakan cikal bakal TNI bisa disanggah jika melihat legalitas kelembagaannya. PETA yang didirikan pada 3 Oktober 1943 dibubarkan Jepang setelah Indonesia merdeka. Selain itu, dengan menjadikan PETA sebagai (satu-satunya) cikal bakal TNI berarti menafikan satuan keprajuritan lain seperti KNIL, Giyugun dan Heiho–yang mana beberapa mantan anggotanya menjadi bagian penting dalam Tentara Nasional Indonesia.  BKR (Badan Keamanan Rakyat) dalam hal ini menjadi penting, karena secara kelembagaan merupakan bentukan legal dari Pemerintah Indonesia, di tengah adanya kekosongan satuan keprajuritan pada awal lahirnya negara Indonesia. Meski anggotanya sebagian besar merupakan bekas tentara PETA, dan dalih pendirian BKR ditujukan untuk penolong keluarga korban perang, tapi di balik itu ada suatu rintisan dan upaya yang terorganisir untuk membentuk satuan ketentaraan. Interpretasi bahwa BKR adalah cikal bakal TNI merupakan upaya untuk memberagamkan perspektif dalam penulisan sejarah militer di Indonesia. BKR resmi dibentuk lima hari setelah proklamasi (23 Agustus 1945), dalam upaya pengorganisasian angkatan bersenjata yang dilakukan pemerintah Republik (Kahin, 2013: 204). Pengorganisasian ini merupakan bentuk pengumpulan kembali prajurit-prajurit PETA yang telah dilucuti senjatanya. PETA dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 dengan tujuan mempertahankan setiap wilayah yang menjadi basis pertahanan Jepang di Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Pasifik. Namun demikian, para tokoh pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, memiliki anggapan lain. PETA dijadikan momentum untuk pengenalan aspek-aspek ketentaraan bagi para pemuda. Bahkan, dalam otobiografinya, Soekarno menyebutkan bahwa PETA digunakan untuk melawan Belanda atau siapapun yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang merupakan hasil didikan PETA adalah Soedirman.  Berbeda dengan PETA di Jawa, cikal bakal tentara nasional di Sumatera secara khusus merujuk pada Giyugun. Pembentukan Giyugun ini didasari perubahan strategi perang Jepang yang mengalami kemerosotan di beberapa front pertempuran. Jepang mulai mengkonsolidasikan pertahanan di wilayah-wilayah pendudukan (Zed, 2005: 27-28). Beberapa pribumi juga pernah dididik dalam satuan tentara kolonial bernama KNIL (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) yang didirikan sejak 1830 (Matanasi, 2007: 16-17). Oerip Soemohardjo, Didi Kartasasmita, A.H. Nasution. TB Simatupang, dan Alex Kawilarang adalah tokoh-tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi prajurit KNIL dan mengenyam pendidikan militer Belanda. Dari beberapa kesatuan militer ini terlahir tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam pendiri BKR. Bibit-bibit tentara alumni KNIL tersebut kadang memiliki pandangan militer yang berbeda dengan prajurit PETA. Bahkan di antara mereka ada suatu kecurigaan karena perbedaan visi. Misalnya saat terjadinya perbedaan pendapat soal kandidat ketika pemilihan panglima militer di Yogyakarta pada 12 November 1945. Para mantan KNIL berharap Oerip-lah yang dapat memenangkan pemilihan tersebut. Alasannya, Oerip adalah tokoh senior yang dianggap mumpuni dan cakap dalam organisasi kemiliteran. Akan tetapi, pandangan berbeda berkembang dalam pemikiran mantan PETA yang hadir dalam rapat itu. Rupanya mereka masih punya kecurigaan pada perwira-perwira mantan KNIL, karena mereka dianggap sebagai perwira didikan Belanda (Majalah Tentara Keamanan Rakyat, 10 Januari 1946). BKR pada dasarnya bukan satuan ketentaraan. Namun demikian, BKR sebagai suatu badan telah melakukan tugas-tugas militer. Ben Anderson (2018: 117- 118) menyebutkan bahwa pembentukan BKR merupakan hasil kompromi antara dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan dalam strategi perjuangan. Otto Iskandardinata sebagai kepala Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) serta beberapa orang yang masih ingin menjalin hubungan baik dengan Jepang, menghendaki pembentukan BKR dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum dari perampokan, pembunuhan, dan anarki sporadis. Bagi mereka, fungsi BKR ialah untuk memperkuat polisi dalam memelihara hukum dan ketertiban, serta memelihara wibawa pemerintah. Sementara di sisi lain, bekas perwira KNIL dan PETA segera menghendaki pembentukan tentara nasional pada saat itu juga. Keinginan para bekas perwira tersebut kemudian tercapai pada 5 Oktober 1945, setelah BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya (Anderson, 2018: 275).  Tujuan Presiden Soekarno membentuk satuan ketentaraan ini adalah untuk memperkuat perasaan keamanan umum (Fattah, 2005: 46). Selain itu, pembentukan tentara dengan nama keamanan rakyat ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi Sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia bukanlah untuk menghadapi musuh, melainkan untuk menangani masalah dalam negeri, yaitu keamanan rakyat. Namun, di sisi lain pembentukan kesatuan tentara ini dimaksudkan sebagai spontanitas perlawanan yang hampir terjadi di setiap daerah tanpa adanya kesatuan komando (Notosusanto, 1991: 40).  Oerip Soemohardjo, sebagai Kepala Staf Umum, menginisiasi pembentukan divisi-divisi di TKR. Awalnya, ia hanya akan membentuk empat divisi saja, yakni tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, urung terjadi karena tingginya antusiasme pemuda yang mendaftar sebagai anggota. Kuota pendaftaran pun diperbanyak. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho (Soeara Merdeka, 10 November 1945). Pada akhir tahun 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya (Nasution, 1970: 258). Pemerintah mengabulkan, lalu menerbitkan surat penetapan pada tanggal 8 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut sebagai TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) (Notosusanto, 1991:43). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan (Nasution,1970: 258-259). Tidak sampai satu bulan, nama satuan militer Indonesia kembali berubah pada 26 Januari 1946. Pemerintah mengeluarkan maklumat pergantian menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Alasannya adalah untuk membentuk kesatuan tentara yang lebih sempurna dengan melihat beberapa contoh dari bangsa lain. Perubahan nama

Berita Dosen

Feminisme Menurut Prof. Aquarini Priyatna

Feminisme kerap disalahartikan oleh banyak orang, mulai dari anggapan untuk menyamaratakan gender, maupun paham yang menyesatkan. Padahal, bukan seperti itu hakikat dari feminisme sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Aquarini Priyatna, guru besar dalam kajian gender dan ilmu sastra di Universitas Padjadjaran dalam Seminar Academic Leadership Grant (ALG) yang diselenggarakan oleh SDGs Center UNPAD (13/11/2019). Acara yang dipandu oleh Prof. Zuzy Anna selaku Direktur Eksekutif SDGs Center UNPAD ini mengambil tema Subjective Wellbeing: Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan. Mari simak video di bawah ini, untuk tahu seputar feminisme lebih lanjut!

Berita Dosen

Sambal dan Kebangsaan

Sambal tak dapat dipisahkan dari selera makan orang Indonesia. Dari kawasan barat hingga timur dapat dipastikan terdapat aneka jenis sambal. Perbedaan jenis sambal antara satu daerah dengan daerah lain menunjukkan bahwa sambal dapat dinilai sebagai penanda identitas suatu daerah. Fungsi sambal sebagai penggugah selera makan telah mengada jejaknya sejak lampau. Ahli arkeologi Jawa Kuna, Timbul Haryono dan H.I.R. Hinzler menemukan bukti bahwa sambal telah menjadi bagian dari menu makan masyarakat Jawa jauh sebelum cabai (Capsicum) dari Benua Amerika yang dibawa orang-orang Portugis pada abad ke-16 tumbuh di Nusantara. Sebelum cabai masuk ke Nusantara, nenek moyang orang Jawa menggunakan cabya jawa (Piper retrofractum), lada (Piper nigrum), dan jahe (Zingiber officinale) sebagai bahan membuat sambal. Lain hal dengan di Sumatra Utara yang memiliki andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC), tanaman khas yang sejak dulu hingga kini digunakan sebagai pecitarasa pedas.   Budidaya cabai dari benua Amerika yang terus berkembang diikuti pula dengan kian berkembangnya nafsu makan masyarakat Nusantara terhadap sambal. Kesaksian orang-orang Eropa menjadi bukti betapa gelojohnya masyarakat Nusantara dalam mengkonsumsi sambal. Pada 1621, seorang petualang Prancis, Augustin de Beaulieu, dijamu makan di Istana Aceh. Ia dibuat begitu terkesima dengan sajian hidangan yang melimpah ruah. Satu sajian yang tidak ia sentuh adalah sambal. Bagi orang Eropa seperti Beaulieu, sensasi pedas sambal terkesan begitu mengkhawatirkan bagi pencernaannya. Kesan itu tetap bertahan pada abad-abad kemudian. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, momok terhadap rasa pedas sambal di kalangan orang Eropa berpadu dengan “uji nyali” untuk mencicipinya. Pada 1898, wisatawan Belanda, M. Buys, mencatat suasana makan siang di Hotel Des Indes, Batavia. Dalam menu jamuan makan yang dinikmatinya, ia dibuat terpana dengan sajian aneka jenis sambal. Dalam pandangan penulis Belanda, Augusta de Wit (1896), meskipun hanya berfungsi sebagai kondimen, namun sambaladalah salah satu unsur hidangan pribumi yang kerap membuat  penasaran orang-orang Eropa untuk mencicipinya. Semakin pedas rasa sambal, maka semakin histeris si pencicip dibuatnya. Boleh dibilang, di kalangan orang Eropa, belum bisa dikatakan berjiwa berani jika mereka belum bernyali untuk mencicipi sambal. Tidak heran dalam buku-buku masak masa kolonial, di samping resep sambel goreng dan sambel oelek yang populer, ada aneka jenis resep sambal dengan nama-nama unik. Sebut saja di antaranya sambel badjak, sambel brandal, sambel serdadoe, dan sambel setan. Beb Vuyk, sastrawan Indo yang pernah menulis buku masak masyhur di Belanda, Groot Indonesisch Kookboek (1973), menyebutkan bahwa: “Zonder sambal smaakt de Indonesiër de maaltijd niet” (orang Indonesia tidak dapat menikmati makanan tanpa sambal). Apa yang dikatakan Vuyk memang benar adanya. Jika orang-orang Eropa menilai sambal tak lebih hanya simbol eksotisme timur ala kolonialisme belaka, namun bagi orang-orang pribumi, sambal sungguh penggugah selera makan sejati. Tokoh pergerakan nasional Tjipto Mangoenkoesoemo, mengungkapkan kenikmatan rasa tiada tara ketika ia makan dengan menu sambal terasi dan sambal goreng tempe yang melengkapi hidangan kegemarannya seperti gudeg, sayur asam, sayur lodeh, ikan asin, dan pecel. Begitu juga dengan Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hadjar Dewantara. Tatkala dalam pengasingannya di Belanda (1913 – 1919), Soewardi kerap menjamu makan saudara-saudara sebangsanya. Sambal goreng hati adalah salah satu jenis olahan dengan bumbu sambal buatan istri Soewardi yang menghiasi menu jamuan bagi para tamunya.       Sekalipun tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Tjipto dan Soewardi telah banyak menempa dan ditempa pengetahuan Barat, namun bukan berarti selera makan mereka menjadi kebarat-baratan. Selera mereka terhadap sambal kian menggugah rasa cintanya terhadap Tanah Air. Kesamaan selera terhadap sambal juga telah menjalin ikatan solidaritas sebagai sesama bangsa. Hal itu tersiratkan pula dari kisah ketika Sukarno, Hatta dan para pimpinan negara ketika  diasingkan oleh Belanda ke Bangka pada masa Agresi Militer tahun 1948 – 1949. Selama diasingkan, sehari-hari mereka mendapatkan makanan kaleng sebagai ransum. Alih-alih rasa makanan kaleng tidak enak dimakan, mereka lantas lebih memilih menikmati sambal dari cabai yang dipetik di kebun. Supaya semua mendapatkan bagian, sambal dibagi sama rata sama rasa. Kecintaan terhadap sambal sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari rumah dan kampung halaman sebagai akar  dari selera makan bangsa Indonesia. Hal itu kiranya terwakili dari selera makan Sukarno yang begitu “rumahan”. Sekalipun telah menjadi sosok “bapak bangsa” dan “pemimpin besar revolusi”, selera makannya tidak pernah bisa luput dari sambal. Berdasarkan penuturan kisah Inggit Garnasih dan Fatmawati, Sukarno adalah seorang pecinta sambal. Dalam menyiapkan menu makan sehari-hari, kedua istri Sukarno ini kerap menyiapkan sambal sebagai pelengkap hidangan favorit sang suami seperti sayur lodeh, sayur asem, dan tempe. Ada senyawa capsaicin dari setiap cabai dalam sambal yang dinikmati para tokoh bangsa pada masa lalu. Bukan hanya sekadar memunculkan efek pedas, capsaicin juga menghasilkan suatu zat yang dinamakan endorphin. Zat ini yang oleh para alkemis diyakini dapat membuat seseorang merasa senang serta mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Kesuka-citaan dan keberanian memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang tercermin dari kisah para tokoh bangsa pencinta sambal, mungkin dapat dialegorikan bahwa efek endorphin telah merasuk dalam jiwa mereka. Dengan sensasi pedasnya, sambal telah turut serta dalam menggugah semangat kebangsaan. ***(FR) (Artikel ini pernah dimuat di Jawa Pos, Oktober 2020) Fadly RahmanDosen Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad

Berita, Berita Dosen

Kunjungan penjajakan kerja sama Universitas Lancangkuning Pekanbaru

Rektor Unversitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru Dr. Junaidi. M.Hum. kunjungi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran disambut oleh Wakil Dekan Fib Unpad Dr. Mumuh Muhsin Z. M.Hum. didamping Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu-ilmu Sastra Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum. beserta Manajer Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerja Sama, Drs. Taufik Ampera, M.Hum. di ruang Dekan Fib Unpad. Kunjungan dalam rangka penjajakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Unilak akan mengirimkan dosen-dosennya untuk mengikuti program S3 pada Program Pascasarjana FIB Unpad. Rektor Unversitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru Dr. Junaidi. M.Hum. adalah alumni Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran angkatan 1994.

Scroll to Top