Berita

Kabar Gembira, Akhirnya Kema Unpad Punya Calon Pemimpin!

Jatinangor, 25 Januari 2023 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad) telah melaksanakan Musyawarah Mahasiswa (Musyma) mengenai pencalonan dan penetapan calon nama Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta Majelis Wali Amanat – Wakil Mahasiswa (MWA-WM) Unpad 2023 pada Senin (23/01). Musyawarah tersebut menghasilkan dua pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema, serta calon tunggal untuk MWA WM. Ratusan Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Kema Unpad) menyaksikan musyawarah tersebut melalui platform Zoom Meeting. Ketua BEM Kema Unpad 2022, Virdian Aurellio, membuka acara dengan memaparkan penjelasan singkat mengenai isu kekosongan pemimpin yang terjadi. Selanjutnya, Virdian menyerahkan penjelasan teknis pencalonan nama kepada Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Raushan Fikri. Sebelum memulai penjelasan, Raushan menjabarkan tentang Hak Diskresi, yaitu urgensi untuk mengesampingkan peraturan Pemilihan Raya Mahasiswa (Prama) dengan Musyma sebagai patokan pada pemilihan. Dengan adanya situasi yang mendesak, penetapan calon nama dilakukan tanpa syarat. Mengenai transparansi pengajuan calon nama, Prama Unpad telah merilis hasil dari Google Form melalui unggahan instagram @pramaunpad pada (23/12) lalu. Dalam unggahan tersebut, terdapat lima nama yang diajukan untuk menjadi Calon Ketua BEM, dua nama untuk Wakil Ketua BEM, dan tiga nama untuk MWA-WM. Masing-masing nama yang telah diajukan kemudian ditanyakan mengenai kesediaan mereka untuk maju. Alhasil, dihasilkan dua nama pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, yaitu Mohamad Haikal Febrian Syah (Faperta) dan Fuji Fitri (FIB), serta Yusuf Iskandar (FISIP) dan Fitrasani Aulia (FK). Selain itu, pada (24/01), Prama telah melakukan pengundian nomor urut peserta. Untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM, Haikal – Fuji mendapat nomor urut satu, sedangkan Yusuf – Aulia mendapat nomor urut dua. Untuk MWA-WM sendiri, hanya terdapat calon tunggal yaitu Fissilmi Kaffah (Fikom).  Linimasa Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Unpad dan MWA-WM Unpad: Setelah melewati berbagai lika-liku, Kema Unpad akhirnya memiliki calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Raya Unpad.  Mari kita terus amati para calon pemimpin Kema Unpad.  Red : Yohanes William Ivakdalam

Berita

Kenalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Unpad AdakanSDGs Training kepada Para Siswa SMK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dan pengembangan dunia, baik dari sistem sosial maupun alam, yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan secara global. Adapun agenda-agenda yang tertuang di dalamnya terdiri dari 17 poin dan disertai dengan sub-sub poin penjelasan yang detail.  Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, masyarakat perlu untuk kenal dengan SDGs. Hal ini dikarenakan, baik masyarakat maupun pemerintah perlu untuk saling berkolaborasi.  KKNM-PPM Achievement Motivation Training Universitas Padjadjaran merupakan sebuah program pengabdian masyarakat. Adapun salah satu projek program ini, yaitu penyelenggaraan SDGs Training yang ditujukan kepada generasi muda dengan memberikan pelatihan langsung mengenai SDGs.  Projek SDGs Training yang digelar oleh KKNM-PPM Achievement Motivation Training Unpad ini dilakukan pada Senin (29/07/2019) dengan durasi pematerian 90 menit. Program ini diketuai oleh Mohamad Fahmi, S.E., M.T., Ph.D. Adapun pelatihan tersebut diberikan kepada para siswa Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Terpadu PGII yang beralamat di Jl. Pahlawan Blk No. 17, Cihaur Geulis, Jawa Barat.  Pematerian yang diberikan menggunakan metode enjoy learning dengan tetap mengacu pada panduan yang diberikan UNICEF. Materi tergolong ke dalam tiga sub pembahasan, yaitu pengenalan SDGs, penyampaian tujuan-tujuan dalam SDGs berdasarkan masing-masing pilar, dan aktivitas kelompok yang terdiri dari menggambar negara SDGs, menyampaikan hasil gambar, dan gagasan realisasi SDGs melalui pledge card.  Di sisi lain, KKNM-PPM Unpad turut memberikan pelatihan daring SDGs dalam bentuk Massive Open Online Course (MOOC) melalui platform media, seperti Youtube dan laman khusus pelatihan daring lainnya. Hal ini bertujuan agar pelatihan dan pembelajaran terkait SDGs dapat diakses oleh siapa pun tanpa terbatas ruang dan waktu. Adapun pelaksanaan pelatihan daring berfokus pada proses pembuatan program oleh mahasiswa anggota KKNM.  Dengan adanya program pelatihan SDGs yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda diharapkan semakin meluaskan pengetahuan agenda terkait upaya perwujudan kesejahteraan global.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Berita

Pemerintah Kota Bandung Gandeng FIB Unpad Tingkatkan Kualitas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah

Bandung – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian target kegiatan budaya dan pariwisata wilayah Kota Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan institusi pendidikan.  Penandatanganan kerja sama antara FIB dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan di Prime Park Hotel pada Kamis (8/12) dihadiri oleh Wakil Dekan II FIB Unpad Dr. Mumuh Muhsin, M.Hum., Manajer Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Dr. Taufik Ampera, M.Hum., beserta Ketua Program Studi Sastra Sunda Dr. Hera Meganova Lyra, M.Hum. Melalui kolaborasi yang dibangun antara Fakultas Ilmu Budaya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan wilayah melalui kualitas sumber daya manusia dalam upaya memajukan potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bandung untuk disuguhkan kepada masyarakat lokal, nasional, maupun internasional.  Red. Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Berita

Tim GNRM FIB Unpad Bersama Kemenko PMK Gelar Pelatihan Copywriting

Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran bekerjasama dengan Kementrian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyelenggarakan pelatihan secara luring bertajuk “Tingkatkan Penjualan dengan Copywriting” pada Jumat, 3 September 2021. Peserta pelatihan adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) Saluyu yang merupakan mitra dari tim GNRM FIB Unpad di Kabupaten Sukabumi. Pelatihan copywriting ini dibutuhkan para pelaku usaha agar dapat meningkatkan penjualan dengan cara menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dalam kegiatan yang berlangsung di aula Kelompok Usaha Bersama Saluyu, Kabupaten Sukabumi, dosen FIB Unpad Mohamad Noor Rizal, M.A. menyampaikan materi yang berisi tips serta kiat-kiat merangkai kata agar dapat meningkatkan omzet penjualan. Ketua tim kegiatan, Dr. Elvi Citraresmana, M.Hum, yang memberikan sambutan di pertemuan ini menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya bahasa sebagai salah satu strategi penjualan sehingga calon konsumen dapat tertarik untuk membeli produk yang diiklankan, terlebih pada masa pandemi ini. Anggota UKM Saluyu yang mayoritas kaum ibu tampak antusias dan dapat memahami materi yang disampaikan dengan mampu memberikan contoh aplikasi copywriting dalam memasarkan produk mereka. Hal ini juga terlihat dari jawaban yang mereka berikan saat berdiskusi. Beberapa anggota UKM Saluyu ternyata sudah mulai memasarkan produk mereka secara online dengan terlebih dahulu memikirkan kalimat menarik agar produk yang ditawarkan dapat dilirik calon konsumen. Pada kesempatan terpisah, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) perwakilan dari Kemenko PMK yang turut hadir dalam kegiatan berharap bahwa program GNRM yang sudah dilaksanakan oleh tim FIB Unpad selama dua bulan ini mampu merangkul audiens serta mitra yang lebih luas lagi sehingga menjadi program yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Berita

UKM Saluyu Sukabumi Ikuti Inkubasi GNRM oleh Tim FIB Unpad

Pelaku usaha dari Usaha Kecil Menengah (UKM) Saluyu yang berasal dari desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi mengikuti kegiatan inkubasi (pembinaan dan pendampingan) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) secara daring melaui Zoom yang dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021. Ketua pelaksana kegiatan, Dr. Elvi Citraresmana, M.Hum. mengatakan, kegiatan inkubasi ini menjadi pembuka dari rangkaian program kegiatan GNRM yang telah direncanakan. Program GNRM 2021 ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementrian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Forum Rektor Indonesia (FRI). Kegiatan program secara detail dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi (PT) termasuk Universitas Padjadjaran. Program GNRM ini mengutamakan perwujudan nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong melalui peran aktif PT sebagai elemen dari masyarakat. Pada pertemuan virtual ini Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan The Local Enablers Community and Product Development dalam menyampaikan topik tentang “Merancang Produk yang Disukai Konsumen”, dan kelompok UKM Saluyu yang terkenal karena olahan ikan nilanya terlihat antusias mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas berwirausaha. Koordinator kegiatan, Dr. Elvi Citraresmana, M.Hum, membuka serta memberikan sambutan di pertemuan daring ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi belajar yang dipandu Muhammad Nur Rijaldi, S.T.P. dan Aryanita Sembiring, S.T.P. dengan pendekatan Design Thinking: sebuah pendekatan yang menekankan pada pola pikir ala desainer di mana ada tahapan–tahapan cara berpikir dalam menemukan solusi. Anggota UKM Saluyu yang mayoritas kaum ibu tampak dapat memahami materi yang disampaikan dengan mampu menyebutkan contoh aplikasi Design Thinking dalam keseharian mereka berwirausaha. Hal ini juga terliihat dari jawaban yang mereka berikan saat berdiskusi. UKM Saluyu ternyata sudah mulai menjalin hubungan dengan konsumen dan kerap bertanya kepada mereka tentang perasaan saat menikmati produk yang ditawarkan untuk ditindaklanjuti. Pada kesempatan terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Prof. Aquarini Priyatna, M.A., M.Hum., Ph.D. menyampaikan bahwa program GNRM ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata terhadap cara pandang kemandirian finansial di Indonesia, khususnya pemberdayaan perempuan.

Kegiatan

FIB Unpad Bekerja Sama dengan 16 Fakultas Ilmu Budaya Se-Indonesia Sebagai Upaya Memajukan MBKM

Pada hari Senin 26 Juli 2021 yang lalu telah diadakan acara Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antar institusi. Acara tersebut dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh para pimpinan dari 17 institusi, yang terdiri dari Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jendral Soedirman, Universitas Jambi, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro. Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Mulawarman, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Halu Oleo, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Jember. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan inisiasi antar institusi sebagai bentuk dukungan penyelanggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dengan adanya kerja sama ini, setiap institusi diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi antar universitas dalam pelaksanaan MBKM. Kolaborasi tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah pertukaran pelajar, petukaran staf pengajar,  dan berbagai kerja sama lain yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi. Capaian utama dari kolaborasi ini adalah mahasiswa dapat terdorong untuk mendapatkan berbagai kompetensi – baik kompetensi utama ataupun komeptensi penunjang, di luar kompetensi keprodian melalui pengalaman belajar secara trans-institusional. Selain itu, pengalaman belajar mahasiswa di luar institusinya pun diharapkan dapat memberikan warna baru dan memperkaya proses belajar mahasiswa di jenjang perguruan tinggi. Tidak hanya itu, kerja sama ini pun meliputi diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya kerja sama dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelum dilaksanakannya Penandatanganan Kerja Sama, acara dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Dr. Made Sri Satyawati, M.Hum,. dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Drh., DEA. Penandatanganan dilaksanakan secara simbolis. Acara ditutup dengan disampaikannya kesan dan pesan oleh Dekan FIB Universitas Airlangga, Dekan FIB Universitas Indonesia, dan Dekan FIB Universitas Hasanudin. Sebagai bentuk dukungannya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Prof. Aquarini Priyatna, M.A., M.Hum., Ph.D.,  menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan hal yang penting karena dapat membuka peluang bagi mahasiswa, dosen, dan ke 16 FIB dan 1 FKIP di seluruh Indonesia untuk saling belajar dan saling melengkapi. Bagi FIB UNPAD sendiri, kerja sama ini memberi peluang yang lebih luas bagi mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan jaringan kerja sama dengan sejawat dari lembaga lain baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Berita Dosen

Habitus Membaca

Presiden Central Connecticut State University di Amerika Serikat, John W. Miller, merilis studi perihal peringkat budaya baca di 61 negara di dunia. Studinya menunjukkan temuan menarik terkait negara yang mendapuk peringkat pertama hingga negara terbuncit dalam tingkat rata-rata budaya baca warganya. Peringkat pertama ternyata diduduki Finlandia lalu hingga urutan kelima diikuti empat negara Skandinavia lainnya (Norwegia, Islandia,  Denmark, dan Swedia). Lalu siapa yang terbuncit? Untuk tiga peringkat terakhir ternyata diduduki Thailand (59), Indonesia (60), dan Botswana (61). Terkait studinya itu, Miller menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi sebuah bangsa, tak bisa dilepaskan dari tingkat pengetahuan warganya yang berelasi dengan kualitas budaya melek baca. Setidaknya studi ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia yang menduduki peringkat kedua terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, jelas ini permasalahan yang tak bisa dibiarkan apalagi dianggap sepele. Membaca dan Spirit Kemanusiaan Ketika membaca studi Miller itu, spontan saya teringat dengan tulisan Sindhunata “Belajar Bersama Kuncung dan Bawuk” (Basis, No. 01 – 02, 2008). Dengan menggunakan pendekatan pedagogi pembebasan à la Paulo Freire, Sindhunata menekankan bahwa dalam fase literasi yang paling penting bukanlah sekadar membebaskan buta aksara; tapi lebih pada bagaimana manusia dapat mengenal realitas kehidupan dari kata-kata yang dibentuk melalui aksara. Tahapan awal yang dikehendaki Freire adalah pemanfaatan media visual/gambar sebagai sarana membayangkan berbagai realitas agar dapat mudah ditangkap, dicerna, dan dimaknai oleh anak-anak ketika mereka belajar membaca.  Jika menyimak saksama metode freirean itu, saya menjadi tersadar dengan buku-buku pelajaran membaca terbitan J.B. Wolters pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang dibahas Sindhunata. Buku-buku terbitan penerbit itu sungguh terasa dapat menggugah anak-anak Indonesia saat itu untuk bukan sekedar mengenal aksara, tapi juga mengasah imajinasinya agar dapat menangkap realitas di sekelilingnya lalu secara bertahap dirangkai melalui aksara. Aksara memang jalan menuju cakrawala pengetahuan. Tapi, tanpa disertai imajinasi yang terasah, maka aktivitas membaca akhirnya hanyalah sebatas membaca teks; adapun pesan dan makna di baliknya tidak: ditangkap, dicerna apalagi dimaknai. Sejak usia dini, substansi dari aktivitas membaca idealnya menumbuhkan kesadaran seorang anak terhadap nilai-nilai dasariah kehidupan. Misalnya, berkesadaran melestarikan alam, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, menghormati orangtua, toleran menyikapi perbedaan, cinta tanah air dan bangsa, serta jujur dan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa awal abad ke-20 hingga awal kemerdekaan, buku-buku pelajaran membaca dirancang sebagai bahan belajar bagi anak-anak menyerap nilai-nilai dasariah itu. Hal itu bisa disimak dari buku-buku seperti Batjoet Sapeuë: Kitab Beuët keu Aneu’ Miët (sejumput dari segala hal: bacaan anak, 1911) karya Mohamad Djam, Soetan Pamènan, dan Nja’ Tjoet untuk siswa-siswa di Aceh; Rusdi jeung Misnem (Rusdi dan Misnem, 1913) karya A.C. Deenik dan Rd. Djajadiredja untuk siswa-siswa berbahasa ibu Sunda; dan Siti koro Slamet (Siti dan Slamet, 1948) karya M. Samoed Sastrowardojo untuk siswa-siswa berbahasa ibu Jawa. Misi yang dituju oleh para penulis buku itu kiranya cukup sama, yaitu ingin membentuk mental anak-anak menjadi pribadi beradab dan berperikemanusiaan di lingkungan keluarga, sosial, dan alam. Inilah pelajaran paling hakiki –lebih dari sekadar belajar mengenal aksara– sebagai bekal mental bagi anak-anak untuk meniti kehidupannya di masa depan. Mari coba untuk menyadari kembali, bagaimana generasi paruh pertama abad ke-20 seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka bisa membayangkan sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Ternyata, hal itu bisa terwujud berkat habitus membaca mereka yang kemudian membentuk ide-ide genial dalam mewujudkan kemerdekaan hidup bagi rakyat Indonesia.   Dimulai dari Keluarga Habitus membaca memang harus terus hidup, tapi juga bisa mati jika tak dijaga spiritnya. Memang, sekolah menjadi ruang untuk mengenalkan dan mengembangkan budaya literasi. Tapi juga harus disadari, sekolah hanyalah perpanjangan dari pendidikan dalam keluarga. Keluargalah yang sebenarnya merupakan ruang penting untuk menjaga kebiasaan membaca terus hidup sejak masa kanak hingga tua. Menjadi bermasalah jika baik orangtua maupun guru tidak gemar membaca buku dan tidak mengetahui manfaat dari budaya membaca. Hasilnya bisa dipastikan, mental mereka yang demikian itu akan mewaris ke anak-anak. Jika saat ini dunia perbukuan –seperti halnya nasib media massa cetak– mengalami kelesuan, penyebabnya bukan semata karena kian beralihnya manusia ke gawai-gawai canggih. Namun, ini lebih disebabkan kian lemahnya habitus membaca di kalangan keluarga Indonesia. Jangan heran jika anak-anak sulit dibendung untuk terbiasa memilih “belajar” menggunakan gawai ketimbang buku. Sekali lagi letak kesalahan bukanlah pada gawainya, melainkan pada bagaimana individu memanfaatkannya secara bijak dan cerdas tanpa harus kehilangan status kemanusiaannya karena takluk oleh teknologi bikinan manusia. Ketika takluk, maka proses belajar menjadi ingin serba mudah, instan, dan kian berjarak jauh dari lingkungan alam, sosial, dan budaya. Artinya, kekhawatiran yang mesti dikhawatirkan saat ini adalah makin lemahnya kepekaan, nalar, dan refleksi manusia dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.   Tampaknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perlu mensosialisasikan pentingnya budaya membaca bukan hanya dimulai dari lingkungan sekolah, tapi dari ruang lingkup keluarga. Keluargalah yang paling diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga habitus membaca di kalangan anak-anak. Peran penting keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi ini misalnya dipikirkan begitu serius dalam program “Families and Literacy… Where Learning Grows” yang digarap lembaga The Connecticut Family Literacy Initiative & the Study Circles Resources Center (2001). Program ini mencoba mendorong terbentuknya “lingkungan rumah yang melek baca” (literate home environment) dan “keluarga adalah pusat pembelajaran” (family is the center of learning). Tampaknya, program seperti itulah yang saat ini absen di lingkungan keluarga Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang melek bacadan menekankan keluarga sebagai pusat pembelajaran, tentu ini menjadi langkah sangat penting untuk menanam dan menumbuhkan (kembali) nilai-nilai kemanusiaan pada diri setiap anak Indonesia. (Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tempo & Indonesiana) Fadly RahmanDosen Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad

Berita Dosen

BKR (BADAN KEAMANAN RAKYAT): CIKAL BAKAL TENTARA INDONESIA?!

Anggapan bahwa PETA (Pembela Tanah Air) merupakan (satu-satunya) pelopor ketentaraan di Indonesia sudah beredar dan diyakini sejak lama. Namun, anggapan ini sepertinya kurang lengkap, karena banyak kesatuan militer lainnya yang anggotanya kemudian menjadi bibit-bibit pembangun TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam upaya melengkapi diskusi mengenai muasal keprajuritan nasional ini, tim yang terdiri dari dosen sejarah Universitas Padjadjaran (Widyo Nugrahanto, Rina Adyawardhina, dan Budi Gustaman) menerbitkan penelitian yang berkaitan dengan hal ini. Sesuai dengan judulnya, artikel ilmiah tersebut menggadang-gadang BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai cikal bakal tentara Indonesia.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan TNI AD dan Dinas Sejarah TNI AD di Bandung, serta dari Monumen Pers di Surakarta. Sumber yang dapat dihimpun merupakan buku-buku mengenai sejarah militer dan koran-koran sezaman. Setelah sumber itu diolah sesuai dengan tahapannya, dapat diperoleh kesimpulan hasil penelitian sesuai yang akan diuraikan di bawah. Alasan bahwa PETA merupakan cikal bakal TNI bisa disanggah jika melihat legalitas kelembagaannya. PETA yang didirikan pada 3 Oktober 1943 dibubarkan Jepang setelah Indonesia merdeka. Selain itu, dengan menjadikan PETA sebagai (satu-satunya) cikal bakal TNI berarti menafikan satuan keprajuritan lain seperti KNIL, Giyugun dan Heiho–yang mana beberapa mantan anggotanya menjadi bagian penting dalam Tentara Nasional Indonesia.  BKR (Badan Keamanan Rakyat) dalam hal ini menjadi penting, karena secara kelembagaan merupakan bentukan legal dari Pemerintah Indonesia, di tengah adanya kekosongan satuan keprajuritan pada awal lahirnya negara Indonesia. Meski anggotanya sebagian besar merupakan bekas tentara PETA, dan dalih pendirian BKR ditujukan untuk penolong keluarga korban perang, tapi di balik itu ada suatu rintisan dan upaya yang terorganisir untuk membentuk satuan ketentaraan. Interpretasi bahwa BKR adalah cikal bakal TNI merupakan upaya untuk memberagamkan perspektif dalam penulisan sejarah militer di Indonesia. BKR resmi dibentuk lima hari setelah proklamasi (23 Agustus 1945), dalam upaya pengorganisasian angkatan bersenjata yang dilakukan pemerintah Republik (Kahin, 2013: 204). Pengorganisasian ini merupakan bentuk pengumpulan kembali prajurit-prajurit PETA yang telah dilucuti senjatanya. PETA dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 dengan tujuan mempertahankan setiap wilayah yang menjadi basis pertahanan Jepang di Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Pasifik. Namun demikian, para tokoh pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, memiliki anggapan lain. PETA dijadikan momentum untuk pengenalan aspek-aspek ketentaraan bagi para pemuda. Bahkan, dalam otobiografinya, Soekarno menyebutkan bahwa PETA digunakan untuk melawan Belanda atau siapapun yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang merupakan hasil didikan PETA adalah Soedirman.  Berbeda dengan PETA di Jawa, cikal bakal tentara nasional di Sumatera secara khusus merujuk pada Giyugun. Pembentukan Giyugun ini didasari perubahan strategi perang Jepang yang mengalami kemerosotan di beberapa front pertempuran. Jepang mulai mengkonsolidasikan pertahanan di wilayah-wilayah pendudukan (Zed, 2005: 27-28). Beberapa pribumi juga pernah dididik dalam satuan tentara kolonial bernama KNIL (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) yang didirikan sejak 1830 (Matanasi, 2007: 16-17). Oerip Soemohardjo, Didi Kartasasmita, A.H. Nasution. TB Simatupang, dan Alex Kawilarang adalah tokoh-tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi prajurit KNIL dan mengenyam pendidikan militer Belanda. Dari beberapa kesatuan militer ini terlahir tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam pendiri BKR. Bibit-bibit tentara alumni KNIL tersebut kadang memiliki pandangan militer yang berbeda dengan prajurit PETA. Bahkan di antara mereka ada suatu kecurigaan karena perbedaan visi. Misalnya saat terjadinya perbedaan pendapat soal kandidat ketika pemilihan panglima militer di Yogyakarta pada 12 November 1945. Para mantan KNIL berharap Oerip-lah yang dapat memenangkan pemilihan tersebut. Alasannya, Oerip adalah tokoh senior yang dianggap mumpuni dan cakap dalam organisasi kemiliteran. Akan tetapi, pandangan berbeda berkembang dalam pemikiran mantan PETA yang hadir dalam rapat itu. Rupanya mereka masih punya kecurigaan pada perwira-perwira mantan KNIL, karena mereka dianggap sebagai perwira didikan Belanda (Majalah Tentara Keamanan Rakyat, 10 Januari 1946). BKR pada dasarnya bukan satuan ketentaraan. Namun demikian, BKR sebagai suatu badan telah melakukan tugas-tugas militer. Ben Anderson (2018: 117- 118) menyebutkan bahwa pembentukan BKR merupakan hasil kompromi antara dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan dalam strategi perjuangan. Otto Iskandardinata sebagai kepala Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) serta beberapa orang yang masih ingin menjalin hubungan baik dengan Jepang, menghendaki pembentukan BKR dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum dari perampokan, pembunuhan, dan anarki sporadis. Bagi mereka, fungsi BKR ialah untuk memperkuat polisi dalam memelihara hukum dan ketertiban, serta memelihara wibawa pemerintah. Sementara di sisi lain, bekas perwira KNIL dan PETA segera menghendaki pembentukan tentara nasional pada saat itu juga. Keinginan para bekas perwira tersebut kemudian tercapai pada 5 Oktober 1945, setelah BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya (Anderson, 2018: 275).  Tujuan Presiden Soekarno membentuk satuan ketentaraan ini adalah untuk memperkuat perasaan keamanan umum (Fattah, 2005: 46). Selain itu, pembentukan tentara dengan nama keamanan rakyat ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi Sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia bukanlah untuk menghadapi musuh, melainkan untuk menangani masalah dalam negeri, yaitu keamanan rakyat. Namun, di sisi lain pembentukan kesatuan tentara ini dimaksudkan sebagai spontanitas perlawanan yang hampir terjadi di setiap daerah tanpa adanya kesatuan komando (Notosusanto, 1991: 40).  Oerip Soemohardjo, sebagai Kepala Staf Umum, menginisiasi pembentukan divisi-divisi di TKR. Awalnya, ia hanya akan membentuk empat divisi saja, yakni tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, urung terjadi karena tingginya antusiasme pemuda yang mendaftar sebagai anggota. Kuota pendaftaran pun diperbanyak. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho (Soeara Merdeka, 10 November 1945). Pada akhir tahun 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya (Nasution, 1970: 258). Pemerintah mengabulkan, lalu menerbitkan surat penetapan pada tanggal 8 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut sebagai TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) (Notosusanto, 1991:43). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan (Nasution,1970: 258-259). Tidak sampai satu bulan, nama satuan militer Indonesia kembali berubah pada 26 Januari 1946. Pemerintah mengeluarkan maklumat pergantian menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Alasannya adalah untuk membentuk kesatuan tentara yang lebih sempurna dengan melihat beberapa contoh dari bangsa lain. Perubahan nama

Scroll to Top