Author name: Ghina Nafsiya

Kebijakan politik sejatinya lahir demi kesejahteraan bersama. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut ditujukan untuk masyarakat. Dengan demikian, masyarakat selayaknya dapat peka dengan segala kebijakan dan isu yang terjadi di sekitar dan menanggapinya dengan kritis.  Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat terkait hal itu, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyelenggarakan sebuah acara webinar diskusi publik yang bertemakan, “Mengajak Warga Cawe-Cawe Isu Publik Menuju 2024”. Kegiatan webinar ini dilakukan pada hari Selasa (11/7/2023).  Diskusi ini dihadiri oleh para profesional di bidang komunikasi dan politik, serta didukung oleh Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad. Para narasumber antara lain, Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media dan Budaya (Fikom Unpad) Detta Rahmawan, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Penulis Kalis Mardiasih, dan perwakilan Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan para pembicara dikaji lebih lanjut agar dapat memperbesar peluang partisipasi publik.  Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media dan Budaya (Fikom Unpad) Detta Rahmawan menyampaikan terkait hasil wawancara dan diskusi yang telah dilakukan kepada 37 narasumber pada periode tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil observasi tersebut, ditemukan bahwa isu partisipasi belum dibicarakan dengan maksimal dan cenderung menurun.  Dalam diskusi ini, Detta turut menambahkan bahwa diskusi yang diselenggarakan tersebut dikarenakan pembukaan kanal partisipasi oleh pemerintah dan parlemen yang bersifat administratif dan belum substansial. Hal tersebut menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat terhadap proses legislasi yang menjadi tanda minimnya tingkat keoptimalan partisipasi publik.  Berkaitan dengan hal tersebut, Detta berharap bahwa pemerintah dan masyarakat mampu untuk saling berkolaborasi agar dapat mengomunikasikan isu partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam sarana-sarana diskusi publik terkait isu politik.  Sejalan dengan Detta, Bivitri menyatakan bahwa partisipasi yang kerap terjadi dalam masyarakat umumnya disempitkan dalam lingkup pemilu. Hal ini menyebabkan “partisipasi warga” dianggap setara dengan “partisipasi pemilih”. Di sisi lain, praktik partisipasi umumnya hanya sebatas kehadiran dan keikutsertaan warga terhadap pemilihan anggota parlemen dan presiden.  Namun sejatinya, partisipasi yang ideal, yaitu dengan mempertimbangkan suara publik pada setiap aspek pemerintahan dan kenegaraan.  Selain Detta dan Bivitri, Kalis turut berpendapat bahwa peran masyarakat dalam bidang ini dapat terjadi dengan mengikutsertakan pemahaman atau literasi hukum  yang mendalam. Sedangkan Nadia turut menyatakan bahwa bonus demografi yang dihadapi oleh Indonesia sejatinya mampu menjadi peluang untuk meluaskan kanal partisipasi publik.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Bandung, Jawa Barat — Bahasa daerah merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh masing-masing suku di Indonesia. Tidak jarang ditemukan pula suku yang memiliki sub suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya dengan bahasa daerahnya di dunia.  Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakat suku Sunda. Pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah-sekolah dalam provinsi Jawa Barat, bahasa Sunda menjadi salah satu bahasa yang tidak tertinggal. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi informasi penggunaan bahasa Sunda menjadi jarang dan justru cenderung digantikan dengan bahasa nasional dan internasional. Tidak jarang, hilangnya penggunaan bahasa daerah juga dipelopori karena pernikahan campur suku.  Berangkat dari fenomena pernikahan campur suku atau biasa dikenal dengan keluarga amalgamasi, sejumlah mahasiswa Universitas Padjadjaran yang tergabung dalam tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM RSH) tergerak untuk melakukan riset lebih dalam terkait penggunaan Bahasa Sunda dalam keluarga amalgamasi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Tim yang sukses mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2024 ini, terdiri dari 5 orang mahasiswa rumpun sosial humaniora, yaitu Ikmalludin (Ilmu Budaya), Henhen Hendayeni (Ilmu Budaya), Salman Ramdan Rachman (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Salsabil Qodrunnada (Ilmu Hukum), dan Shelvi Nur Awaliyah (Ilmu Komunikasi), serta dibimbing oleh Dr. Taufik Ampera, M. Hum, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB).  Ikmalludin mengatakan bahwa riset yang dilakukan oleh timnya tersebut bertujuan untuk menguji pengasuhan dalam keluarga yang berbasis budaya sekaligus literasi budaya individu.  “Riset ini menguji efektivitas etnoparenting (pengasuhan berbasis budaya) dan literasi budaya (pemahaman seseorang dalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari Indonesia yang beragam) dalam mempertahankan vitalitas bahasa Sunda di Kota Bandung”, ujar Ikmalludin.  Selain itu, dirinya juga menjelaskan alasan timnya memilih Kota Bandung pada risetnya ini. Hal tersebut ternyata tidak terlepas dari eksistensi Kota Bandung yang merupakan kota besar di wilayah Jawa Barat dengan mobilisasi budaya dan ekonomi yang tinggi.  Di sisi lain, metode campuran (mixed methods) dengan kuota sampling dipilih sebagai metode dan teknik pemilihan sampel oleh riset tim Ikmalludin. Adapun beberapa kriteria informan yang dipilih oleh tim ini, yaitu keluarga atau pihak yang menikah antar suku Jawa dan Sunda, memiliki anak yang telah mengenyam pendidikan minimal Sekolah Dasar, dan berdomisili di Kota Bandung.  Dari riset yang dilakukan oleh tim ini, hasil justru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam upaya pewarisan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda, sangat minim. Hal ini miris sebab keluarga yang idealnya berfungsi sebagai sekolah pertama seorang anak justru tidak mewariskan kekayaan budaya bangsa dengan mengajarkan bahasa daerah. Anak hanya belajar dan berlatih bahasa daerahnya di lingkungan sekitar dan sekolahnya saja.  Dr. Taufik berpendapat bahwa fenomena tergantikannya bahasa daerah menjadi bahasa nasional di lingkungan keluarga telah terjadi pada keluarga amalgamasi lain, seperti pernikahan antara Suku Sunda dan Suku Batak. “Sebetulnya, jika dibandingkan dengan pernikahan Suku Sunda dengan suku lain pun, seperti misalnya Batak terdapat beberapa persamaan. Hanya saja mungkin perbedaannya bisa dilihat dari segi naming, misalnya penamaan anak. Namun, untuk penggunaan bahasa di keluarga kebanyakan netral alias menggunakan bahasa Indonesia,” ungkapnya. Sejatinya upaya pewarisan kekayaan budaya bangsa, seperti bahasa daerah sudah menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga yang hakikatnya merupakan pranata sosial terkecil dalam masyarakat hendaknya mampu menjalankan fungsinya sebagai pendidik bagi keturunannya. Dengan demikian, bahasa daerah mampu tetap eksis di tengah modernisasi dunia.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Jatinangor, Jawa Barat — Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program yang memungkinkan mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan menyaksikan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dijalankannya salah satu amanat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Setiap kelompok KKN memiliki memiliki fokus isu yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mengangkat isu sosial, alam, teknologi, dan kesehatan. Beberapa di antaranya, seperti yang dilakukan oleh kelompok KKN-PPM integratif “KKN Simanis”.  KKN Simanis dengan dosen pembimbing lapangan Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., berfokus pada isu kesehatan dan literasi digital masyarakat. Selain itu, kelompok KKN ini juga mengadakan pengecekan gula gratis di SMK Pasundan, Jatinangor pada Senin (25/7) lalu.  Sosialisasi literasi digital dihadiri oleh lebih dari 200 siswa SMK Pasundan. Di sisi lain, kegiatan ini juga dilakukan kader dan masyarakat Desa Cikeruh, Jatinangor. Adapun pemateri sosialisasi, yaitu Prof. Keri. Menurut dirinya, literasi digital merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam memilah informasi digital yang kerap kali bertebaran di media sosial.  “Melalui program KKN-PPM Integratif yang bekerja sama dengan Kemenkominfo, kami berharap masyarakat dapat mengetahui pentingnya pengetahuan dunia digital,” ungkap Keri.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Kabupaten Bandung, Jawa Barat — Pendidikan tidak hanya sekedar pembelajaran dalam kampus atau sekolah, melainkan dapat dilakukan di mana saja. Hal ini juga terjadi pada pengetahuan yang seharusnya dapat diperoleh siapa saja, tanpa batasan usia ataupun latar belakang lainnya. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh tim KKNM Universitas Padjadjaran dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yaitu Prof. Dr. Betty Natalie Fitriatin, Ir., M.P. Tim KKNM yang dibimbing oleh Prof. Betty ini melaksanakan agenda pengabdian masyarakatnya di Desa Patrolsari, Kabupaten Bandung pada Juli 2023. Fokus kegiatan tim KKNM tersebut, yaitu melaksanakan sejumlah kegiatan untuk mendukung aktivitas pertanian desa tersebut. Adapun kegiatan pertamanya berupa penyuluhan pupuk ramah lingkungan yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Patrolsari pada Minggu (23/7) lalu. Penyuluhan ini dihadiri oleh para perwakilan kelompok tani, perangkat desa, seluruh ketua RW di Desa Patrolsari.   Permasalahan penggunaan pupuk kimia yang banyak dipilih oleh petani merupakan masalah yang menjadi fokus pada penyuluhan tim KKNM Unpad kali ini. Hal tersebut merupakan hasil pemetaan permasalahan lingkungan yang telah dilakukan oleh tim KKNM Unpad sebelum penyuluhan. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh strategi pemecahan masalah yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara saat pemetaan, tim KKNM Unpad memperoleh informasi bahwa Desa Patrolsari menghasilkan komoditas pertanian yang cukup kaya. Hal tersebut berupa padi, jagung, singkong, dan beberapa jenis buah-buahan dan sayuran. Namun, penggunaan pupuk kimia yang dipilih oleh petani menjadi masalah yang cukup serius pada pertanian desa ini, sebab hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dalam jangka waktu panjang. “Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, kami mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pembuatan pupuk ramah lingkungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani di desa tersebut,” ujar Ketua Kelompok KKNM, Irvan Jeay.  Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan, yaitu pemaparan materi yang berisi pemanfaatan dan implementasi pupuk ramah lingkungan, kemudian dengan praktik pembuatan pupuk dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, seperti air cucian beras dan limbah buah atau sayuran.  Selain pembuatan pupuk, tim KKNM yang diketuai oleh Irvan juga melakukan penyuluhan pemanfaatan botol plastik sebagai media tanam di SMPN 2 Arjasari. Hal ini didasari sebuah permasalahan sampah botol plastik yang banyak di lingkungan sekitar sekolah. Pada kegiatan penyuluhan tersebut, para mahasiswa KKNM mengadakan pelatihan peralihan fungsi botol plastik menjadi media tanam vertikultur. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk upaya penghijauan di lingkungan SMPN 2 Arjasari.  Adapun pelatihan pemanfaatan botol plastik juga mengombinasikan bambu, sehingga benda-benda yang awalnya dianggap kurang berharga, justru menjadi produk fungsional yang bernilai.  “Jika diatur dan ditata dengan baik, pot-pot yang dibuat dari botol plastik ini bisa menjadi menarik dan menambah keindahan halaman SMPN 2 Arjasari,” ungkap Irvan. Penyuluhan dan pelatihan seperti yang dilakukan oleh tim KKNM Unpad ini menyumbang berbagai dampak positif bagi lingkungan, baik dalam jangka waktu dekat maupun panjang. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti ini juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan life skill masyarakat maupun para pelajar itu sendiri. Dengan demikian, kedua hal tersebut selayaknya dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Jatinangor, 6 Desember 2023 – Kamis (23/11), Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat PSDKU Unpad Pangandaran kembali melakukan kegiatan penyuluhan mengenai pemenuhan gizi ibu hamil dan balita dalam rangka penanggulangan stunting di Desa Cibanten, Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Tim yang dipimpin Dosen Prodi Administrasi Bisnis PSDKU Unpad Linda Kurniawati, M.M., bersama dengan Wakil Ketua Dwi Masrina, M.Med.Kom., serta dibantu tim mahasiswa tersebut bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada ibu hamil dan juga balita.  Dwi mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang agar para balita dan ibu hamil di Desa Cibanten mampu menentukan dan mengonsumsi gizi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan penyuluhan ini menghadirkan narasumber Dosen Keperawatan PSDKU Unpad Khoirunnisa, M.Kep., Ners., S.Kep.An., yang memaparkan materi mengenai tumbuh kembang anak. Setelah itu, terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk menggali beragam potensi produk lokal kaya gizi yang dapat dijadikan sumber pemenuhan gizi balita.  Informasi dari berbagai hasil bumi diperoleh dari diskusi tersebut, seperti jagung manis, ikan gabus, daun kelor, dan belut yang memiliki nilai gizi tinggi. Hasil bumi tersebut telah dimanfaatkan kepada balita di desa tersebut sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT).  “Melalui program ini, masyarakat di Desa Cibanten diharapkan sungguh menyadari mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang dan mampu memanfaatkan setiap sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai asupan gizi sehingga angka stunting di Desa Cibanten ini mampu ditekan dan ditanggulangi,” pungkas Dwi. Program pengabdian masyarakat ini turut menuai berbagai dukungan dari segenap fakultas di Unpad, salah satunya Fakultas Ilmu Budaya.  Red : Yohanes William Ivakdalam

Bandung, Jawa Barat — Keikutsertaan perempuan dalam sebuah organisasi dan pengambilan keputusan merupakan suatu langkah bijak untuk mengatasi bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan upaya tersebut dipercaya dapat membuka peluang agar perempuan dapat menjadi sosok pemimpin. Di satu sisi, upaya tersebut turut menjadi wadah bagi perempuan dalam mengekspresikan aspirasi, gagasan, dan idenya dengan lebih luas.  Pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Padjadjaran menjadi salah satu bukti nyata mewujudkan usaha non-diskriminasi perempuan. Rina Indiastuti terpilih sebagai rektor Universitas Padjadjaran pada periode 2019-2024 dalam pemilihan pada  Minggu (6/10). Hal yang istimewa dari terpilihnya Rina dikarenakan dirinya merupakan rektor perempuan pertama Universitas Padjadjaran.  Proses seleksi dan pemilihan rektor dilakukan secara teliti dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, Rina terpilih melalui proses aklamasi oleh Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dalam sidang pleno MWA di Kampus Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35. Adapun kesepakatan pemilihan Rina sebagai Rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 tersusun atas beberapa aspek yang dipertimbangkan, seperti seleksi daring, senat akademik, masukan PPATK, perilaku di media sosial, penilaian BNPT, assessment center oleh Telkom hingga proses diskusi yang ditempuh pada hari pemilihan.  “MWA memilih, memutuskan, dan menetapkan secara aklamasi, yang menjadi rektor Unpad periode 2019-2024, yaitu Profesor Rina Indiastuti. Kita bisa secara aklamasi memilih rektor, di tempat lain harus voting,” ujar Ketua MWA Rudiantara kepada wartawan.  Rudiantara menambahkan bahwa proses pemilihan dan seleksi rektor Unpad turut dihadiri oleh enam calon rektor dan berlangsung secara kekeluargaan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen keenam calon untuk tetap mendukung siapapun rektor yang akan terpilih nantinya.  Rudiantara berharap bahwa rektor terpilih dapat memanfaatkan program-program yang diusung oleh para calon lainnya. Dirinya menuturkan bahwa pihak MWA dengan sigap mengawal rektor terpilih dan siap membantu dalam penyusunan program strategis. “Tentunya yang kami titipkan, buat program strategis dan quick win — sampai akhir tahun MWA akan bantu,” ujar Rudiantara yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja periode 2014-2019.  Rektor Unpad terpilih Rina Indiastuti juga mengaku bahwa dirinya akan memberikan kesempatan dengan membuka peluang bagi para calon rektor lain untuk turut berpartisipasi menjadi bagian pada kabinetnya ini. “Untuk kabinet tentu saya akan cari orang bertalenta dari posisi masing-masing. Bukan tidak mungkin (lima) calon lainnya masuk talenta yang dibutuhkan,” ujar Rina.  Adapun sebelum terpilih menjadi rektor Universitas Padjadjaran, perempuan yang meraih gelar Doktor Ekonomi Industri di Osaka Prefecture University ini telah dipercaya sebagai Plt Rektor Unpad untuk menggantikan Tri Hanggono Achmad yang purna tugas pada April 2019. Selain itu, dirinya juga pernah bertugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada periode 2017-2019.  Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Jakarta — Dalam perumusan suatu kebijakan, pemerintah hendaknya turut mempertimbangkan pendapat masyarakat. Salah satu bagian dari masyarakat tersebut adalah akademisi. Hal ini dikarenakan mereka mampu memberikan masukan-masukan dari sudut pandang keilmuan tersebut.  Sejalan dengan ini, sejumlah dosen program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran diundang untuk menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI. Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI di Jakarta pada Selasa (20/6/2023).  Sebelum masuk ke dalam inti rapat Pimpinan Rapat, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM memberikan pengantarnya sebagai pembuka. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan para narasumber yang diundang dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun perguruan tinggi.  Para narasumber yang diundang berasal dari program studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, program studi Perpustakaan dan Sains Informatika Universitas Padjadjaran, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Diponegoro, dan Satgas Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi Kemenko PMK.  Pada kesempatan tersebut, narasumber dari program studi Perpustakaan dan Sains Informatika Universitas Padjadjaran diwakilkan oleh Dr. Ute Lies Siti Khadijah, M.Si., Dr. Elnovani Lusiana, S.Sos., M.Si., Asep Saeful Rohman, S.Sos., M.I.Kom., dan Andri Yanto, S.Sos. M.I.Kom. Beberapa isu utama yang dibahas dalam rapat, yaitu peluang dan tantangan literasi dan tenaga perpustakaan di Indonesia, dukungan perguruan tinggi terhadap peningkatan literasi, peta kebutuhan dan daya serap lulusan program studi Ilmu Perpustakaan, serta masukan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan.  Menanggapi isu-isu tersebut, dosen program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fikom Unpad memberikan beberapa masukan. Dosen Unpad berpendapat bahwa pemerintah perlu untuk berperan aktif sebagai penanggung jawab literasi dan perpustakaan dengan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada sebagai bentuk upaya meningkatkan literasi dan sumber daya tenaga perpustakaan, khususnya pustakawan.  Di sisi lain, dosen Unpad juga berpendapat bahwa pemerintah semestinya mempertimbangkan suatu revisi kebijakan dalam sektor perpustakaan maupun pendidikan ataupun sektor lainnya yang berperan penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini dinilai penting sebab belum atau tidak ada regulasi yang secara langsung mengatur tentang literasi dan upaya peningkatannya.  Selain itu, diharapkan juga adanya penyesuaian regulasi teknis yang terdapat dalam UU 43/2007 tentang ketenagaan perpustakaan. Hal ini dikarenakan profesi tersebut memiliki tugas, fungsi, dan peran yang penting untuk meningkatkan literasi masyarakat, di samping para pendidik.  Diharapkan pula adanya revisi Permendiknas 25/2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah yang perlu disesuaikan dengan Permendikbud 6/2019 terkait diakuinya nomenklatur Fungsional Pustakawan di sekolah.  Di satu sisi, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu berkomitmen untuk menerima para lulusan ilmu perpustakaan dan informasi, maupun pendidikan vokasi perpustakaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional pengelola perpustakaan sesuai dengan standar nasional. Hal ini perlu dilakukan supaya perpustakaan dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi dalam peningkatan literasi masyarakat. Asep Saeful Rohman turut menegaskan urgensi perpustakaan sekolah sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan literasi di wilayah pendidikan. Hal ini karena pengukuran angka literasi berpijak pada penguasaan literasi dan kemampuan membaca peserta didik. Menanggapi segala masukan dan penjelasan yang disampaikan, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI berpendapat bahwa koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri, serta masyarakat sangat perlu dimaksimalkan agar ada keberpihakan terhadap kebijakan program literasi dan tenaga pustakawan.  Diperlukan pula penguatan karakter, metode penilaian yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dan pengadaan RUU Literasi. Selain itu, tambahan anggaran Perpusnas RI juga diperlukan untuk menunjang angka literasi dan tenaga perpustakaan.  Adapun pemerintah juga dinilai perlu untuk menjamin kesejahteraan pustakawan dengan penyediaan formasi PPPK, jenjang karir, dan dukungan beasiswa untuk pustakawan.  Melalui RDPU yang diselenggarakan ini, baik pemerintah maupun lembaga perguruan tinggi berharap agar angka literasi masyarakat Indonesia dapat meningkat, yang mana hal ini turut didukung oleh perpustakaan dan  penguatan tenaga perpustakaan. Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji

Jatinangor, Jawa Barat  – Dalam mendukung sustainability, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran (FIB Unpad) menaruh atensi lebih terhadap program-program yang berkaitan dengan sustainability. Salah satu contohnya, FIB Unpad mendukung adanya SDGs Center Universitas Padjadjaran.  Salah satu indikator terhadap kegiatan edukasi mengenai sustainability berjalan dengan baik atau tidak yaitu adanya “Assessment Mengenai Sustainability Literacy (ASK)”. Assessment of Sustainability Knowledge (ASK) merupakan sebuah tool yang dikembangkan oleh Zwickle and Jones (2018) yang mengukur wawasan yang berkaitan dengan tiga aspek sustainability yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.  Oleh karena itu, melalui form ini, diharapkan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran dapat berpartisipasi dengan mengisi form tersebut dan memantau pencapaian sustainability literacy di Universitas Padjadjaran. Mari bersama-sama berpartisipasi dalam mengisi form tersebut, dengan mengakses link di bawah ini:  https://sdgs.unpad.ac.id/assessment-of-sustainability-knowledge Red: Yohanes William Ivakdalam

Jatinangor, 17 Mei – Selasa (14/5) mahasiswa kelas C program studi Hubungan Masyarakat Universitas Padjadjaran menggelar kegiatan “Aku Project” berupa gelar wicara bertajuk “Aku-Bicara: Selalu ada ruang untuk pahami diri sendiri” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor. Gelar wicara ini membahas mengenai pentingnya kesehatan mental, sikap peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Kegiatan ini menghadirkan pembicara Instruktur Hipnoterapi Indonesia dr. Jiemi Ardian, Sp.KJ., dosen Fakultas Psikologi Unpad Hari Setyowibowo, M.Psi., serta perwakilan dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI dr. Lina Regina Mangaweang, Sp.KJ.  Dalam kegiatan tersebut, Hari mengatakan bahwa kesehatan mental sangatlah penting bagi para mahasiswa. dimana bukan hanya fisik yang harus sehat, melainkan juga jiwa dan mental. Hari menjelaskan, di situasi tertentu, seseorang ingin menyendiri dari keramaian. “Menyendiri tidak berarti kesepian, tapi satu hal yang perlu ditanamkan bahwa ‘sendiri, saya baik baik saja, tetapi dengan bersamamu, saya lebih baik.’ Artinya, kita butuh orang lain, tetapi kita jangan sampai ketergantungan dengan orang lain,” jelasnya.  Sementara itu, Jiemi mengungkapkan, kesehatan bukan hanya berbicara soal fisik, tetapi juga harus sehat mental dan sehat relasi. Jiemi menerangkan, bahwa proses perubahan suasana hati (mood) secara ekstrem wajar dialami oleh manusia, dan sebaiknya jangan langsung menilai perubahan tersebut ke arah negatif, kecuali perubahan tersebut mengganggu aktivitas normal. “Apabila perubahan mood yang dirasakan seseorang telah menyebabkan gangguan untuk orang tersebut dalam beraktivitas secara normal, bisa jadi hal tersebut dapat dikatakan sebagai tanda dari gangguan kejiwaan” jelas Jiemi. Dalam rangka mendukung edukasi kesehatan jiwa di masyarakat, Kemenkes RI bersama dengan tim Kemenkes RI serta Tim Pelayanan dan Bimbingan Konseling (TPBK) Unpad menghadirkan pameran instalasi seni, dan menyediakan layanan deteksi kesehatan jiwa. Ditambah lagi, Kemenkes RI gencar untuk melakukan sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan jiwa kepada masyarakat dengan mengunjungi sekolah dan menyebarkan informasi melalui selebaran, brosur, dan video. Menanggapi hal ini lebih lanjut, Lina mengatakan bahwa Kemenkes juga memiliki aplikasi untuk mendeteksi kesehatan jiwa. Ia juga mengatakan bahwa jika tindak lanjut diperlukan, maka masyarakat akan dianjurkan untuk mengikuti konseling.  Red : Yohanes William Ivakdalam