Rumah Sakit Pendidikan Unpad menjadi Pionir Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Bandung, Jawa Barat — Penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau menjadi kebutuhan masyarakat yang juga salah satu agenda pemerintah. Tidak jarang, pembangunan layanan kesehatan tersebut berkolaborasi dengan institusi perguruan tinggi.
Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran pada pembangunan Rumah Sakit PTN (RSPTN) Universitas Padjadjaran Tahap 2 yang bekerja sama dengan pemerintah. Pada hal ini, kerja sama tersebut terealisasi melalui melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan didukung Kementerian Keuangan melalui Project Development Facility (PDF). Adapun pertemuan terkait hal tersebut telah dilaksanakan di Executive Lounge, Unpad Dipati Ukur No. 35 pada hari Rabu (29/9/2023).
Pada pertemuan awal tersebut ditargetkan ditandatanganinya perjanjian KPBU dan financial close pada kuartal 4 tahun 2024.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia Brahmantio Isdijoso menyatakan bahwa pihak Kemenkeu turut membantu dalam sejumlah bidang, seperti penyiapan proyek KPBU, manajemen RS PTN Unpad dan penguatan keuangan di Unpad. Di sisi lain, dirinya turut menambahkan bahwa Unpad menjadi pionir proyek KPBU, khususnya melalui Rumah Sakit Pendidikan yang dibangun oleh PTN BH.
“Harapan kami proses ini juga menjadi sebuah knowledge management yang dibuat oleh Unpad,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan proyek ini, Kementerian Keuangan memberikan tanggung jawab kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) yang nantinya akan memberikan sejumlah konsultan profesional. Para konsultan yang ditugaskan pada pengembangan proyek ini, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai penasihat dan Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners (AYMP) sebagai penasihat legal.
Adapun Rektor Unpad, Prof. Rina Indiastuti berharap bahwa persiapan proyek melalui fasilitas PDF yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Mudah-mudahan sesuai dengan semangat dan tujuannya, pada waktunya dapat terwujud,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPI Majelis Wali Amanat Unpad Prof. Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani, M.T., Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas Republik Indonesia Drs. Sri Bagus Guritno, AK, M.Sc (daring), Direktur PT SMI Darwin Trisna Djajawinata, perwakilan IIF dan AYMP Law Firm, dan para jajaran pimpinan Unpad dan tim pembangunan RS PTN Unpad.
Adapun di dalamnya turut dilakukan penyerahan draft awal Dokumen Regulasi dan Standard Operating Procedure (SOP) dari PT SMI kepada pihak Universitas Padjadjaran yang diwakilkan oleh Rektor.
Melalui kerja sama yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Red : Maria Imanuella Dewi Sekartaji
